Seperti kita ketahui bahwa guru merupakan profesi, dengan disahkannya UU Guru dan Dosen. Dengan demikian tidak sembarang orang bisa disebut sebagai guru. Hal ini beralasan karena kemampuan guru merupakan jaminan dari masa depan anak didiknya. Oleh karena itu, hal ini menjadi alasan valid jika guru emang harus orang-orang tertentu.

Setelah itu muncul itu yang namanya PPG (Program Profesi Guru). Nyang saya tau mengenai itu PPG adalah pendidikan yang dialami selama 1 atau 2 tahun untuk memperoleh sertifikat pendidik, ini yang saya tau. Terlepas dari benar ato salahnya, pada dasarnya hal ini penting jika emang negara kita ingin mencetak sumber daya manusia yang lebih baik. Katanya, mahasiswa lulusan PPG akan langsung mendapatkan sertifikat pendidik dan tidak harus membuat fortofolio yang tebelnya segede si deden yang saat ini dilakukan oleh guru-guru yang emang sudah terjun di lapangan.

Lalu akta 4 ke mana??
Senyaho saya, katanya lulusan sekarang ngga ngedapetin akta 4, jadi gimana dong kalo udah lama kuliah 4 tahun ngga bisa ngajar dan harus kuliah PPG lagih kalo mau ngajar??? Ntar banyak pengangguran terdidik dong!
Kalo menurut analisa sayah sih, akta 4 diilangin karena emang ntar kalo ada penerimaan guru-penerimaan guru lagi mintanya bukan akta 4 tapi sertifikat pendidik. (meureun)

Kita sekarang merasa kaget, jengkel, risih, marah dengan keadaan seperti ini karena hal ini adalah “sindrom pertama” sama seperti angkatan ILKOM 05 yang serba pertama sehingga semuanya terasa begitu teu pararuguh…
Saya yakin temen2 jengkel itu didasarkan beberapa Alasan :
1. Kuliah di UPI tapi ngga bisa langsung ngajar atau berkontribusi di dunia pendidikan.
2. Padahal kan ada matakuliah MKP (Mata Kuliah Profesi) kenapa harus ada pendidikan profesi lagih??
3. Kudu kuliah lagih 1 atau 2 tahun. (buang2 waktu dan uang)
4. Sudah berharap akta 4, tapi skr ngga dapet.
5. dan lain-lain.

Kedepan mungkin, hal ini akan biasa sama seperti “co-asst” 2 tahun untuk jdi dokter atau program apoteker untuk jadi apoteker dan lain-lain…. Mahasiswa kedokteran juga tidak mengeluh kalo di suruh co-asst, bahkan dia kuliahnya lebih dari 4 tahun, dan mahasiswa farmasi pun tidak mengeluh untuk masuk program apoteker. Jadi, “semuanya butuh waktu!!”

Pada dasarnya saya setuju dengan adanya PPG selama :
1. peserta PPG di UPI adalah HANYA ingat HANYA mahasiswa UPI yang dari jurusan pendidikan saja (S.Pd.)
2. setelah lulus dapet sertifikat pendidik dan harus dijamin masuk jadi guru baik (PNS ato Swasta)
3. YAng membuka program PPG itu harus univ2 tertentu sajah (dibatasi) hal ini supaya tidak seperti cerita sodara saya di atas

Seminar ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang teknologi informasi dan komunikasi kepada guru-guru di lingkungan kabupaten Sukabumi khususnya guru-guru TIK sehingga mereka dapat melakukan berbagai inovasi dalam melakukan pembelajaran TIK di kelas.

Saat itu, kami (saya, Daus, Riza dan Tube) sharing ilmu pengetahuan tentang konsep-konsep dasar tentang teknologi informasi dan di akhir seminar kami menunjukan beberapa perangkat lunak yang dapat mendukung proses pembelajaran di kelas.

Tanggapan dari peserta seminar pun beragam, ada yang sangat antusias dalam mengikuti seminar ini bahkan guru tersebut meminta semua media pembelajaran yang didemokan untuk digunakan di lingkungan kerjanya, ada pula yang santai-santai saja dalam menanggapinya.

Kami dan khususnya saya sedikit banyak dapat mengambil pelajaran dari kegiatan tersebut. Saya jadi tahu bahwa dunia pendidikan yang nyata di lapangan tidak seindah bunga mawar. Banyak terdapat kendala baik teknis maupun non teknis yang dapat menghambat proses pendidikan di sekolah yang merupakan ujung tombak proses pendidikan.

Pemerintah hendaknya dapat memberikan perhatian lebih terhadap kegiatan pendidikan di daerah karena bagaimana mereka dapat bersaing dengan sekolah lain (baca: sekolah di kota) jika fasilitas pendukung pendidikan mereka tidak sama bahkan minim. Dengan mengikuti kegiatan seminar ini saya jadi sedikit tahu mengapa sampai saat ini terjadi kontroversi mengenai pelaksanaan Ujian Nasional dengan Standar Nasional.

Setelah menjalani suka dan duka kuliah di ILKOM hal ini membuat saya memiliki beberapa impian untuk “rumah” saya ini. Ijinkan saya untuk menyebut ILKOM adalah “rumah”.

Karena ini adalah rumah saya, saya harus selalu berusaha untuk melakukan hal terbaik untuk rumah saya. Sebelum melakukannya, saya memiliki beberapa impian untuk rumah saya ini di tahun 2020. Jika dihitung dari sekarang tahun 2020 akan datang 11 tahun lagi. 11 tahun adalah waktu yang sempit menjadikan rumah saya menjadi lebih baik. Oleh karena itu hendaknya semuanya dimulai sedini mungkin.

Impian Ilkom Masa Depan :

1. Jika hal ini terjadi, katanya akan membuat suasana belajar dan suasana kerja menjadi lebih baik.
2. Kata rekan-rekan yang lain, “kapan ya kita jadi jurusan atau bahkan fakultas?” hal ini PASTI akan terjadi. Dan hal ini akan terjadi karena kerja keras semua, dari dosen, mahasiswa, alumni… oleh kerena itu, “lest do it, NOW!…..”
3. Memliki gedung yang berstandar Internasional. Ilkom adalah salah satu program studi di UPI kesehariannya berhubungan dengan teknologi. Oleh karena itu, saya membayangkan jika gedung kuliah kita full high tech. Mulai dengan adanya hotspot, jadwal kuliah yang diatur oleh komputer dengan tidak ada tawaran dari dosen atau pun mahasiswa untuk menggantinya karena presensi dan ruangan pun diatur dengan komputer.
4. Presensi dilakukan dengan menggunakan sistem detesi retina mata baik untuk dosen maupun mahasiswa sehingga tidak ada yang “nitip absen” bagi mahasiswa dan tidak ada dosen yang jarang masuk karena laporan absen ini akan menghasilkan report untuk kaprodi, kajur, dekan bahkan rektor.
5. Mampu mengembangkan distro LINUX baru.
6. Ada mahasiswa ILKOM yang menjadi staf ahli teknologi di DEPDIKNAS yang dapat mengembangkan kurikulum pendidikan teknologi yang lebih baik dari sekarang.
7. Lulusan-lulusan ILKOM diterima menjadi guru-guru yang profesional.
8. Lulusan-lulusan ILKOM menjadi depelover-depelover perangkat lunak yang profesional.
9. Banyak lulusan-lulusan ILKOM melanjutkan studi ke S2 dan S3.

Sebenarnya masih banyak mimpi-mimpi saya tentang ILKOM karena tidak ada aturan yang melarang mimpi =) dan mimpi itu gratis. Masalahnya bagaimana kita mewujudkan mimpi itu.

Mulai dari hal kecil, mulai dari diri kita dan mulai saat ini.

let’s change better!!!

Ujian Nasional

Benarkah kejujuran sudah mulai jarang dijumpai dalam dunia pendidikan? Mungkin jawaban mengiyakan segera dilontarkan tanpa ragu lagi. Sebab, semua bisa disimpulkan dari gempuran berbagai berita di media massa, yang seakan sudah tidak pernah merasa sungkan menelanjangi fakta keburukan perilaku oknum-oknum guru, kepala sekolah, dan murid-muridnya, selama menghadapi pelaksanaan ujian nasional.

Disayangkan, sekokoh apapun keprofesian guru harus tegak, berhiaskan idealisme dan moral yang begitu mulia, toh gampang meleleh juga di tangan oknum guru dan atasannya terkena kobaran api perasaan was-was atas kegagalan murid-murid mereka dalam menempuh ujian nasional. Tekanan tersebut menjadi alasan mereka untuk mengoperasikan proses culas mendongkrak persentase keberhasilan dalam kelulusan.

Bukankah ini sama artinya dengan merusak nilai-nilai luhur yang mesti diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya? Atau, apakah karena cara-cara melaksanakan ujian nasional dengan penuh kejujuran sudah dianggap kedaluwarsa, sehingga dibuang begitu saja?

Fenomena ketakutan tidak mampu meluluskan siswa 100% dalam ujian nasional, benar-benar mampu memicu ledakan ketidakjujuran itu. Peristiwa kegagalan ditanggapi sebagai sebuah aib atas prestasi, sebagai ketidakbecusan guru dan atasannya. Pokoknya dunia pendidikan masih tabu dengan kegagalan.

Murid yang tidak lulus ujian nasional dijadikan kambing hitam atas buruknya kualitas sekolah, sebab semua pemangku kepentingan menilai tingkat kelulusan 100% adalah wujud kesuksesan dan prestasi sekolah tersebut. Mereka tidak mau memandang walau dengan sebelah mata, atas tersajinya panorama indah dari sebuah proses pelaksanaan ujian nasional secara jujur, walaupun dengan ini dapat dipastikan bakal ada murid yang tidak lulus.

Adapun upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah diatas adalah dengan melibatkan dosen-dose universitas negeri untuk ikut serta mengawasi jalannya pelaksanaan ujian nasional. Namun di lapangan (menurut berita yang saya baca) adalah kalangan guru SMA/MA terkesan tidak begitu menghendaki kehadiran dosen-dosen PTN untuk menjadi pengawas dalam Ujian Nasional. Apakah ini dampak dari sikap terbiasa dengan ketidakjujuran itu? Kenapa pemerintah harus mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk mewujudkan kejujuran itu? Demikian mahalkah harga sebuah kejujuran dalam pelaksanaan sebuah ujian nasional?

Pada KTSP atau bahkan KBK sebagai pendahulunya telah memasukan salah satu mata pelajaran wajib yang dipelajari oleh siswa. Pelajaran tersebut adalah pelajaran TIK, pada pelajaran ini siswa mengetahui dan mempraktikan penggunaan alat-alat teknologi informasi dan komunikasi.

Masalah yang kemudian muncul dari adanya kurikulum TIK adalah bagaimana perangkat lunak digunakan dalam pembelajaran. Mengingat kita mengetahui ada dua macam perangkat lunak yang berkembang di dunia TIK yaitu perangkat lunak berbayar dan perangkat lunak bebas. Dengan menggunakan perangkat lunak berbayar kita dituntut untuk membeli lisensi penggunaan perangkat lunak tersebut kepada depelover perangkat lunak tersebut. Sementara perangkat lunak bebas adalah perangkat lunak yang bebas digunakan dan didistribusikan kepada siapapun.

Kurikulum TIK 2006 itu tidak lagi menyebut nama produk perangkat lunak, seperti dalam kurikulum pendidikan komputer di Indonesia beberapa tahun sebelumnya. Misalnya, pelajaran pengolah kata tidak menyebutkan Microsoft Word, sehingga penyelenggara sekolah dapat menggunakan OpenOffice Writer, AbiWord, Kword, dan lain-lain.

Yang lebih menarik, dalam salah satu materi pokok pelajaran TIK untuk sekolah itu terdapat materi etika dalam menggunakan teknologi informasi dan UU Hak Cipta. Akan sangat memalukan, bila pada saat pelajaran tentang etika dan hak cipta ini siswa menggunakan perangkat lunak bajakan. Di sisi lain, akan sangat berat bagi sekolah dan orang tua siswa, jika harus membayar lisensi semua perangkat lunak yang digunakan di sekolah.