Seperti kita ketahui bahwa guru merupakan profesi, dengan disahkannya UU Guru dan Dosen. Dengan demikian tidak sembarang orang bisa disebut sebagai guru. Hal ini beralasan karena kemampuan guru merupakan jaminan dari masa depan anak didiknya. Oleh karena itu, hal ini menjadi alasan valid jika guru emang harus orang-orang tertentu.

Setelah itu muncul itu yang namanya PPG (Program Profesi Guru). Nyang saya tau mengenai itu PPG adalah pendidikan yang dialami selama 1 atau 2 tahun untuk memperoleh sertifikat pendidik, ini yang saya tau. Terlepas dari benar ato salahnya, pada dasarnya hal ini penting jika emang negara kita ingin mencetak sumber daya manusia yang lebih baik. Katanya, mahasiswa lulusan PPG akan langsung mendapatkan sertifikat pendidik dan tidak harus membuat fortofolio yang tebelnya segede si deden yang saat ini dilakukan oleh guru-guru yang emang sudah terjun di lapangan.

Lalu akta 4 ke mana??
Senyaho saya, katanya lulusan sekarang ngga ngedapetin akta 4, jadi gimana dong kalo udah lama kuliah 4 tahun ngga bisa ngajar dan harus kuliah PPG lagih kalo mau ngajar??? Ntar banyak pengangguran terdidik dong!
Kalo menurut analisa sayah sih, akta 4 diilangin karena emang ntar kalo ada penerimaan guru-penerimaan guru lagi mintanya bukan akta 4 tapi sertifikat pendidik. (meureun)

Kita sekarang merasa kaget, jengkel, risih, marah dengan keadaan seperti ini karena hal ini adalah “sindrom pertama” sama seperti angkatan ILKOM 05 yang serba pertama sehingga semuanya terasa begitu teu pararuguh…
Saya yakin temen2 jengkel itu didasarkan beberapa Alasan :
1. Kuliah di UPI tapi ngga bisa langsung ngajar atau berkontribusi di dunia pendidikan.
2. Padahal kan ada matakuliah MKP (Mata Kuliah Profesi) kenapa harus ada pendidikan profesi lagih??
3. Kudu kuliah lagih 1 atau 2 tahun. (buang2 waktu dan uang)
4. Sudah berharap akta 4, tapi skr ngga dapet.
5. dan lain-lain.

Kedepan mungkin, hal ini akan biasa sama seperti “co-asst” 2 tahun untuk jdi dokter atau program apoteker untuk jadi apoteker dan lain-lain…. Mahasiswa kedokteran juga tidak mengeluh kalo di suruh co-asst, bahkan dia kuliahnya lebih dari 4 tahun, dan mahasiswa farmasi pun tidak mengeluh untuk masuk program apoteker. Jadi, “semuanya butuh waktu!!”

Pada dasarnya saya setuju dengan adanya PPG selama :
1. peserta PPG di UPI adalah HANYA ingat HANYA mahasiswa UPI yang dari jurusan pendidikan saja (S.Pd.)
2. setelah lulus dapet sertifikat pendidik dan harus dijamin masuk jadi guru baik (PNS ato Swasta)
3. YAng membuka program PPG itu harus univ2 tertentu sajah (dibatasi) hal ini supaya tidak seperti cerita sodara saya di atas

Seminar ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang teknologi informasi dan komunikasi kepada guru-guru di lingkungan kabupaten Sukabumi khususnya guru-guru TIK sehingga mereka dapat melakukan berbagai inovasi dalam melakukan pembelajaran TIK di kelas.

Saat itu, kami (saya, Daus, Riza dan Tube) sharing ilmu pengetahuan tentang konsep-konsep dasar tentang teknologi informasi dan di akhir seminar kami menunjukan beberapa perangkat lunak yang dapat mendukung proses pembelajaran di kelas.

Tanggapan dari peserta seminar pun beragam, ada yang sangat antusias dalam mengikuti seminar ini bahkan guru tersebut meminta semua media pembelajaran yang didemokan untuk digunakan di lingkungan kerjanya, ada pula yang santai-santai saja dalam menanggapinya.

Kami dan khususnya saya sedikit banyak dapat mengambil pelajaran dari kegiatan tersebut. Saya jadi tahu bahwa dunia pendidikan yang nyata di lapangan tidak seindah bunga mawar. Banyak terdapat kendala baik teknis maupun non teknis yang dapat menghambat proses pendidikan di sekolah yang merupakan ujung tombak proses pendidikan.

Pemerintah hendaknya dapat memberikan perhatian lebih terhadap kegiatan pendidikan di daerah karena bagaimana mereka dapat bersaing dengan sekolah lain (baca: sekolah di kota) jika fasilitas pendukung pendidikan mereka tidak sama bahkan minim. Dengan mengikuti kegiatan seminar ini saya jadi sedikit tahu mengapa sampai saat ini terjadi kontroversi mengenai pelaksanaan Ujian Nasional dengan Standar Nasional.