Departemen pendidikan nasional pada tahun 2006 mengeluarkan kurikulum baru yang disebut dengan KTSP (Kurikulum tingkat satuan pendidikan) yang merupakan pengembangan dari KBK (Kurikulum berbasis kompetensi). Hal ini merupakan terobosan baru dari pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Dengan KTSP setiap satuan pendidikan berhak untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kultur dan kemampuan satuan pendidikan tersebut.
Pada KTSP atau bahkan KBK sebagai pendahulunya telah memasukan salah satu mata pelajaran wajib yang dipelajari oleh siswa. Pelajaran tersebut adalah pelajaran TIK, pada pelajaran ini siswa mengetahui dan mempraktikan penggunaan alat-alat teknologi informasi dan komunikasi.
Masalah yang kemudian muncul dari adanya kurikulum TIK adalah bagaimana perangkat lunak digunakan dalam pembelajaran. Mengingat kita mengetahui ada dua macam perangkat lunak yang berkembang di dunia TIK yaitu perangkat lunak berbayar dan perangkat lunak bebas. Dengan menggunakan perangkat lunak berbayar kita dituntut untuk membeli lisensi penggunaan perangkat lunak tersebut kepada depelover perangkat lunak tersebut. Sementara perangkat lunak bebas adalah perangkat lunak yang bebas digunakan dan didistribusikan kepada siapapun.
Kurikulum TIK 2006 itu tidak lagi menyebut nama produk perangkat lunak, seperti dalam kurikulum pendidikan komputer di Indonesia beberapa tahun sebelumnya. Misalnya, pelajaran pengolah kata tidak menyebutkan Microsoft Word, sehingga penyelenggara sekolah dapat menggunakan OpenOffice Writer, AbiWord, Kword, dan lain-lain.
Yang lebih menarik, dalam salah satu materi pokok pelajaran TIK untuk sekolah itu terdapat materi etika dalam menggunakan teknologi informasi dan UU Hak Cipta. Akan sangat memalukan, bila pada saat pelajaran tentang etika dan hak cipta ini siswa menggunakan perangkat lunak bajakan. Di sisi lain, akan sangat berat bagi sekolah dan orang tua siswa, jika harus membayar lisensi semua perangkat lunak yang digunakan di sekolah.
